Pengadilan Semu di Masa Orde Baru

Judul Buku      : Mengadili Korban : Praktek Pembenaran terhadap Kekerasan Negara

Penulis             : Samuel Gultom

Peresensi         : Fardi Prabowo Jati

Penerbit           : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ( ELSAM)

Cetakan           : I, Agustus 2003

Tebal               : 158 halaman

 

Era Orde Baru masih menyisakan misteri. Hak dasar manusia dirampas semena-mena. Oleh siapa pelakunya, hal itu bagian dari misteri di era Orde Baru. Namun yang jelas dalam kasus perampasan hak dasar manusia, negara mengadili korban, dan bukan pelaku. Keadilan warga sipil dimonopoli lembaga peradilan yang berkiblat pada kepentingan penguasa negara.

Praktek pembenaran negara dijadikan ideologi penguasa. Kekerasan negara menjadi sah dimuka hukum. Mekanisme pembenaran negara berlangsung teratur dalam tertib politik Orde Baru. Lembaga peradilan terintegrasi secara instrumental ke dalam struktur kekuasaan. Lembaga penegak hukum difungsikan sesuai dengan kebutuhan pembenaran negara.

Eksistensi keadilan dalam  lembaga peradilan diragukan. Kenetralan hakim sebagai penegak hukum diintervensi oleh pemerintah melalui menteri kehakiman yang pada saat itu memayungi para hakim. Nampaknya para hakim kebingungan untuk berlindung di payung yudikatif yang memang menjadi kodratnya atau berlindung dibawah payung eksekutif yang pada saat itu hanya mengurusi perihal administrasi semata. Sayangnya, kewibawaan lembaga eksekutif atau lebih tepatnya arogansi penguasa negara membuat para hakim memilih tunduk dibawah payung eksekutif.  Hakim menjalankan titah terselubung penguasa yang secara sembunyi – sembunyi namun dampaknya jelas didepan mata hingga menciderai keadilan.

Undang-undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi adalah alat ampuh pemerintah dalam menghalalkan penumpasan yang oleh Orde Baru disebut “ancaman dari dalam” yang pada dasarnya hanyalah sekedar kritik masyarakat pada pemerintah Orde Baru. Undang-undang tersebut berawal dari Penetapan Presiden di era Soekarno yang pada waktu itu bertujuan untuk meredam pengaruh imperalisme yang merasuk dalam kehidupan politik dan kebudayaan Indonesia. Namun di era Orde Baru, pasal-pasal anti- subversi tidak hanya digunakan untuk mendukung kekerasan negara tetapi juga untuk pembenaran terhadapnya.

Kekuatan Angkatan Darat (AD)  juga menjadi andalan lain Orde Baru sebagai alat kontrol masyarakat. AD menjadi tulang punggung dalam melanggengkan kekuasaan pemerintah yang menurut khasanah sejarah indonesia berlangsung selama tiga puluh dua tahun. AD memiliki kekuatan cukup besar untuk menandingi supremasi kekuatan politik masyarakat sipil. Hal itu terbukti atas keberhasilan AD mendesak pemberlakuan Keadaan Darurat Perang tahun 1957 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Posisi politik AD bertambah kuat tatkala mereka menemukan basis ekonominya, yakni dengan menguasai perusahaan negara hasil progam naionalisasi dari perusahaan belanda. AD juga melakukan kontrol atas barang-barang cetakan termasuk buku dan surat kabar di dalamnya.

Begitulah gambaran situasi era Orde Baru yang dituliskan Samuel Gultom dalam bukunya yang berjudul Mengadili Korban. Dalam buku ini, dijelaskan bagaimana konteks politik pembenaran negara dilakukan. Instansi-instansi yang berperan dominan dalam praktek pembenaran negara berikut mekanisme yang digunakan termasuk eksistensi kemandirian hakim juga dipaparkan. Selain itu, melalui buku ini Samuel Gultom juga mendiskripsikan secara empirik dan historis sejumlah perkara praktek pembenaran negara. Samuel menyinggung beberapa kasus yang merupakan prototype praktek pembenaran negara. Kasus tersebut antara lain : Perkara Hartono Rekso Dharsono, Perkara Fernando de Araujo, Perkara Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perkara Mouchtar Pakpahan, Perkara 124 Pendukung Megawati, Kasus Kedung Ombo, dan Kasus Marsinah. Pada bagian penutup, Samuel memberikan kesimpulan umum dan rekomendasi tentang langkah yang harus ditempuh agar politik pembenaran negara tidak terjadi lagi.

Buku ini layak dimiliki untuk orang yang ingin mengembangkan pemikiran kritis terhadapa kebijakan politik penguasa negara khususnya di era Orde Baru. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi alternatif bahan bacaan bagi orang yang ingin mengetahui lebih atau hanya sekedar ingin tahu perihal sisi negatif pemerintahan Orde Baru.

 

*

*

Top
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com