Roadshow Media Anti Korupsi : KPK Butuh Lebih Banyak Teman

Roadshow Media Anti Korupsi : KPK Butuh Lebih Banyak Teman

Kamis (12/05) pukul 08.00 digelar sebuah Roadshow Media Anti Korupsi. Kegiatan yang bertempat di gedung auditorium Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (MM UGM) lantai 2 ini diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Gerakan Masyarakat Akademis untuk Transparansi Indonesia (Gemati) UGM dan Laboratorium Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM. Sebelum kegiatan dimulai, hadirin disambut dengan tayangan berupa video animasi motion picture. Tayangan tersebut menjelaskan tentang apa saja yang dapat dilaporkan kepada KPK, apa itu gratifikasi, dan macam-macam bentuk korupsi.

Belum selesai video kedua, Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M turun dari tangga sebelah kiri menuju depan auditorium. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Universitas Gadjah Mada tersebut dipanggil oleh MC untuk memberikan sambutan setelah beberapa menit bercengkrama dengan kru humas KPK.

“Biarlah generasi korupsi selesai pada generasi saya. Kita adalah kampus kerakyatan, membela rakyat dan menjaga kebersihan.” Tutup Paripurna Sugarda dalam sambutannya. “Kebersihan disini bukan berarti kebersihan fisik. Namun juga kebersihan dalam arti integritas.”

Sesi pertama adalah materi dari bagian Humas KPK yang disampaikan oleh Yuyuk Andrianti Iskak selaku Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK. Berdiri di belakang podium, Yuyuk menjelaskan apa-apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh humas KPK, antara lain memberikan layanan informasi dan komunikasi publik, pemberitaan dan publikasi, serta protokoler dan multimedia.

Yuyuk juga memaparkan sejarah asal usul didirikan radio KPK pada saat Johan Budi masih menjabat. Latar belakang didirikannya radio KPK adalah karena sebagian besar berita yang disiarkan dipelintir oleh media. Hal ini tak lepas dari kepemilikan media swasta oleh orang-orang partai, sehingga timbul keberpihakan. Radio streaming KPK (kpk.go.id/kanalkpk) bekerjasama dengan radio komunitas dan RRI dengan cara menitipkan program siaran. Radio komunitas memiliki jangkauan langsung kepada masyarakat dan RRI yang memiliki jaringan radio yang luas.

Menjelaskan salah satu tupoksi humas yaitu publikasi, Yuyuk mengungkapkan bahwa orang-orang yang bekerja di KPK tidaklah banyak. Keputusan untuk membuat jurnal ilmiah adalah sesuatu yang menurutnya nekat.

“Orangnya segitu-gitu aja. Nekat saja. Jika tidak melangkah tidak akan terwujud.” Paparnya.

Setahun setelah radio streaming KPK mengudara, lahirlah channel tv streaming yang bekerjasama dengan MMTC. Channel tv streaming (kanalkpk.go.id)berisikan jenis tayangan antara lain film pendek, talkshow, berita.

Media lain yang dikelola Humas KPK adalah e-newsletter yang di dalamnya terdapat ACCH, Anti Corruption Clearing House. ACCH dicitakan untuk menjadi portal data bersama penegak hukum lain. Namun karena satu dan lain hal belum dapat diwujudkan.

Yuyuk juga menjelaskan tentang pengadaan gedung baru KPK yang bersih tanpa suap dan sesuai dengan aturan. Perusahaan pemborong sangat senang bekerjasama dengan KPK. Mereka tidak harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan proyek pemerintah ini, paparnya.

Dalam sesi tanya jawab seorang mahasiswa bertanya soal penyebaran informasi melalui jaringan internet mengingat belum semua daerah di Indonesia terjangkau internet.

“KPK turun langsung dibantu oleh agen Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAC,” jawab Yuyuk.

Sesi kedua diberikan oleh Wakil Ketua KPK yaitu Laode Muhammad Syarif yang menyampaikan jurnal Ilmiah Integritas menjadi sorotan utama.

“KPK kesepian, memerlukan lebih banyak teman,” ujar Laode. “Saya datang untuk memperkenalkan Integritas, menyebarluaskan dan memberi wadah untuk kajian-kajian anti korupsi.”

Kajian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Integritas milik KPK ini antara lain kajian tentang hukum pidana, hukum administrasi negara, administrasi publik, ekonomi, administrasi forensik, dan psikologi. Namun tak menutup kemungkinan untuk kajian-kajian yang kain seperti inovasi pembelajaran anti korupsi.

Keseluruhan materi yang disampaikan oleh Laode menyorot pada elemen-elemen jurnal. Bagaimana menulis jurnal yang baik dan benar sesuai standar. Laode berharap adanya inovasi dan angle akuntabilitas yang merubah sistem dalam kajian-kajian yang dimuat oleh Integritas. “Jangan menggali kuburan lama lalu dibawa ke kuburan baru. Saya harapkan adanya inovasi,” ucap Laode.

Pentingnya Eksaminasi Putusan

Di sela menyampaikan materi, Laode mengingatkan para akademisi khususnya akademisi Fakultas Hukum. Banyak putusan hakim dalam kasus korupsi yang belum dieksaminasi dengan baik terutama mengenai penerapan undang-undang. Akan sangat berguna bagi para penegak hukum apabila kalangan akademisi mampu mengeksaminasi putusan-putusan hakim dalam kasus korupsi untuk penerapan hukum yang lebih baik.

Laode mengungkapkan bahwa KPK memerlukan banyak kontributor. Kepada hadirin, dirinya meminta untuk mengirimkan kontribusi ke informasi.kpk.go.id.

“Lihat sajalah jamaah sholat. Jangan lihat jamaah sholat jumat atau sholat idul fitri, lihatlah jamaah sholat subuh. Nah, jamaah anti korupsi lebih sedikit dari jamaan sholat subuh.” Ujar Laode. (Ayu Tika Pravindias)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...