Rabu (9/2), massa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas untuk Wadas menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Massa yang terdiri dari
Category: Isu
Judicial Corruption Jadi Tantangan Besar dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung dan Bersih
Sabtu, (29/01), Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Peradilan menyelenggarakan kegiatan “Penyambutan dan Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Analis Perkara Peradilan (Calon Hakim) 2021
MK Dinilai Bermain Aman dalam Putusan tentang UU Cipta Kerja, Gagasan Veto Rakyat Mulai Dimunculkan
Putusan MK yang menyatakan bahwa UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, membawa berbagai implikasi juga menuai beragam respon dari masyarakat.
Strategi Edukasi dan Kampanye Anti Korupsi untuk Kaum Milenial
Ketua Umum Future Leader of Anti Corruption (FLAC) Indonesia, Arif Hermanto mengatakan anak-anak muda bisa menerapkan strategi edukasi dan kampanye anti korupsi melalui lima langkah
Aksi ‘Selamatkan Warga Yogyakarta’ : Sebuah Panggilan Terakhir untuk Menagih Kehadiran Presiden Jokowi?
Bertepatan dengan dua tahun Presiden Jokowi mengemban jabatan serta satu tahun Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta menggelar aksi massa yang bertajuk
Insiden Pelanggaran Data Pribadi Marak, RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Mangkrak?
Selaras dengan pembangunan ekosistem digital, ancaman terhadap privasi data timbul sebagai ekses atas penggunaan teknologi dan komunikasi. Dalam kasus pinjaman online misalkan, LBH Jakarta melalui
Warga Wadas Layangkan Gugatan pada Ganjar Pranowo terkait Pembaharuan IPL untuk Bendungan Bener
Aksi penolakan warga atas penambangan kuari untuk keperluan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas berbuntut pada dilayangkannya gugatan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pada
Menilik PPKM Semarang: dari Beda Perlakuan hingga Janji Bansos 12 Miliar
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 20 Juli, mewajibkan masyarakat untuk mengurangi seluruh kegiatan yang melibatkan interaksi fisik. Kebijakan