Di tengah keruwetan seputar pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang belum juga disahkan, muncul sikap tidak percaya dan keputusasaan masyarakat atas kinerja wakil mereka
Category: Kabar
Di Balik Aksi Mahasiswa Menolak Omnibus Law Cipta Kerja
Setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober 2020, aksi unjuk rasa dan demonstrasi menolak Omnibus
Pilkada 2020: Pemakluman Perubahan Konstruksi Hukum hingga Isu Politisasi Bansos
Di tengah situasi pandemi yang belum menentu, pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak di penghujung tahun ini. Ketika angka penyebaran kasus Covid-19 masih fluktuatif,
Dari Kesehatan hingga Partisipasi, Tantangan Berat KPU Menjalankan Pilkada di Tengah Pandemi
Pilkada serentak tahun ini memiliki cerita yang berbeda dari Pilkada sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mengadakan Pilkada di tengah serangan pandemi. Keputusan pemerintah
ALERTA! PRESS CONFERENCE UU CIPTA KERJA FH UGM
BPPM Mahkamah — Siang tadi (6/10), Fakultas Hukum UGM mengadakan Konferensi Pers Pernyataan Sikap terkait diteken-nya Undang-Undang Cipta Kerja. Pernyataan sikap tersebut berlangsung melalui siaran
Makna Politik Dibalik Pengesahan Revisi UU KPK
Dalam rangka memperingati genapnya satu tahun disahkannya revisi undang-undang KPK ke dalam lembaran negara Republik Indonesia, Mantan Ketua KPK periode 2010-2011, Muhammad Busyro Muqoddas dalam
“Demokrasi”, PPSMB Fakultas Hukum Virtual Pertama dalam Sejarah
BPPM Mahkamah – Untuk pertama kali dalam sejarah, Fakultas Hukum menyelenggarakan Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru (PPSMB) secara daring. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan,
Imelda Riris: Kompleksitas Penyelesaian Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, Mulai Ketimpangan Relasi Gender Hingga Nir-Regulasi Perusahaan
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk melindungi korban kekerasan seksual menjadi agenda penting yang harus segera direalisasikan. Tidak adanya perangkat hukum nasional