“Bro, ikut ini yuk, Seminar Nasional blablabla, yang bikin juga keren nih, dari xxxx…”
“Cuy, besok dateng ya ke Seminar Nasional bliblobliblo. Tenang aja dapet makan siang sama sertifikat kok.”
“Rugi lo kalau gak ikutan acaranya xxxx. Mereka bikin Seminar Nasional mantep loh, judulnya bleblebleble. Ada stand-up comedy-nya juga, pasti gak rugi deh!”
Entah, sejak kapan virus bernama Seminar Nasional menjangkiti kehidupan mahasiswa sekarang-sekarang ini. Khususnya di Yogyakarta, dalam medio 2013 yang lalu saja sangat banyak perhelatan yang diadakan oleh mahasiswa yang diberi nama Seminar Nasional. Awalnya memang terdengar necis, gagah dan membahana. Terkesan bahwa pola pikir mahasiswa dalam era penuh gejolak multidimensi ini menunjukkan kesadaran yang amat total terhadap dinamika yang menggejala, setidaknya di Indonesia sendiri. Tetapi, lama-kelamaan justru menjadi semacam epidemi. Mewabahi banyak institusi, meluberi dasar pemikiran organisasi-organisasi mahasiswa di Yogyakarta. Menamai kegiatan dengan tajuk Seminar Nasional adalah harga mati. Tinggal bagaimana mengemasnya, dan simsalabim! Target peserta terpenuhi, panitia senang bukan main.
Ukurannya Apa?
Ada banyak cara memandang “nasional” sebagai sebuah kata yang memiliki arti elegan. Salah satunya adalah “nasional” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti “bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa.” Namun apa yang menjadi tolok ukur banyak badan maupun organisasi mahasiswa di Yogyakarta ketika membuat sebuah Seminar Nasional yang rancak lagi bergaung itu?
Sayang sekali, jawaban yang penulis temukan adalah pernyataan yang dalam diplomasi khas Jawa adalah “agak terlalu sedikit dangkal.” Penulis pernah bertanya kepada seorang kawan di kampus, yang aktif di organisasi penghelat sebuah Seminar Nasional di tahun 2013, mengapa acara kalian kok dinamakan Seminar Nasional? Jawabannya: karena pesertanya terbuka untuk umum, mau dari Aceh kek, Sulawesi kek, Kupang kek, Papua kek, semuanya bisa datang. Oh, Terimakasih, wahai Gajah Mada. Patih yang (katanya) mempersatukan nusantara itu benar-benar berhasil menanamkan makna dari “nasional”, sekedar memandangnya seperti frase sebuah lagu populer “dari sabang sampai merauke, berjajal pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia..”. Sempit? Penulis menyerahkannya kepada pembaca untuk menilai. Jangan-jangan jika saya mencoba berargumen dengan kawan tersebut, dia akan melemparkan kata-kata yang diakhiri kutipan (yang sering dikutip oleh banyak organisasi mahasiswa dalam berbagai campaign-nya, entah hasil pencarian di mesin pencari Google atau memang benar-benar membacanya) Pram, “seorang terpelajar harus juga belajar belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Kalau memang kamu seorang terpelajar, jangan kamu berpikir yang tidak-tidak tentang Seminar Nasional kami. Karena Seminar Nasional adalah wujud perbuatan kami sebagai kaum terpelajar bangsa. Ah, semacam itu (mengambil istilah Prof. Eddy Hiariej) cuma sekedar “kata taik-taik” semata, bukan?
Kredensialnya apa?
Secara sadar, saya pernah menyamakan para kreator Seminar Nasional di Yogyakarta (baca: organisasi-organisasi mahasiswa) dengan keberadaan partai politik (baca: kendaraan politik untuk menancapkan previlese) di Indonesia. Penyamaan tersebut bisa dilihat dari embel-embel nasional yang juga sering diimbuhkan oleh banyak partai politik. Rapat Pimpinan Nasional. Rapat Koordinasi Nasional. Rapat Penyamaan Materi Jurkam Nasional. Sebuah program tendensius, untuk menggaungkan hegemoni partai bahwa partai memiliki kaki di banyak wilayah di Indonesia. Kemudian datanglah kader-kader dari seluruh nusantara. Entah apa yang dibicarakan dan disimpulkan berikutnya adalah persoalan lain.
Lalu datanglah Seminar Nasional. Berbagai organisasi mahasiswa di Yogyakarta seakan berlomba-lomba menunjukkan taring dan nama mereka. Ini kami, mampu membuat acara sebesar ini. Ini kami, organisasi terdepan di kampus, siapa lagi yang bisa buat acara semacam ini. Dari bidang hukum? Jelas ada. Dari bidang manajemen? Pernah ada. Membicarakan kehutanan? Juga ada. Intinya, setiap organisasi mahasiswa merasa berhak untuk menghelat sebuah acara, entah dalam kemasan apapun, dan menyebutnya sebagai Seminar Nasional. Ini adalah eranya komersialisasi, dengan baliho superbesar, bombardir sana-sini di jejaring media sosial, pembicara-pembicara mentereng (jangan lupakan tanda bintang sangat kecil di atas nama pembicara dalam publikasi), dan selamat, inilah Seminar Nasional yang mulia dan mentereng itu.
Kredensial (bukan kepantasan) sebuah partai politik jelas dalam hal kegiatan-kegiatan mereka yang berbau nasional itu. Dengan adanya sebuah Rapat Pimpinan Nasional, kader-kader yang ada di daerah dapat menerima instruksi langsung dari pimpinan partai terkait jalannya kegiatan politik mereka dalam satu periode tertentu. Dalam sebuah Rapat Koordinasi Nasional, anggota-anggota partai yang tersebar di seantero negeri dapat menjalankan amanat partai sebagaimana sesuai koordinasi yang dijalankan. Dalam sebuah Rapat Penyamaan Materi Jurkam Nasional, para kader dapat…. (mohon pembaca isi dan elaborasikan sendiri). Pendeknya, penamaan secara nasional bukan sekedar embel-embel; bagi sebuah partai politik, yang barangtentu simpatisan-simpatisannya menyebar di banyak tempat di Indonesia, adalah keharusan; sebuah kredensial yang dipunyai karena ditetapkan secara bersama. Sebaliknya, kredensial apa yang dipunyai para penghelat Seminar Nasional? Status sebagai mahasiswa yang “terpelajar secara pikiran dan perbuatan”? Titel bahwa mahasiswa adalah “garda depan pembangunan indonesia”? Selain masalah kredensial, saya malah mempertanyakan pula mengenai kepantasan. Kepantasan dalam mengadakan kegiatan yang mengusung wibawa kenasionalan. Kepantasan membawa beban moral bahwa hal ikhwal yang dibicarakan selama Seminar Nasional dapat memberikan angin segar untuk bidang-bidang terkait yang dibicarakan. Bukan sesuatu yang banal, yang rupanya jadi elok berkat permainan kata-kata dalam judul acara dan amunisi pembicara yang menghebohkan.
Perlu dipikir lebih jauh lagi bagi organisasi-organisasi mahasiswa di Yogyakarta sebelum mengadakan suatu Seminar Nasional. Tepatnya, kegiatan yang secara moral dan kegaungannya dapat dicap sebagai sebuah Seminar Nasional. Tanyakan saja kepada mereka yang ada di Kutacane. Binjai. Payakumbuh. Kolaka. Mamuju. Sofifi. Tembagapura. Merauke. Tahukah mereka yang tinggal di sana bahwa suatu saat di Yogyakarta sedang dihelat sebuat Seminar Nasional bertajuk blablabla yang diadakan oleh xxx? Tahukah mereka yang di sana bahwa suatu kala di Universitas Gadjah Mada, misalnya, sedang berkumpul tokoh-tokoh (maupun pengganti tokoh yang namanya diberi tanda bintang kecil dalam poster) tersohor untuk membicarakan hal yang (menurut penghelat) berskala nasional?
Jangan sampai menjamurnya Seminar Nasional di kota pendidikan ini hanyalah sebagai upaya tendensius belaka dari panitia, seperti yang penulis jelaskan, untuk menunujukkan taring dan nama mereka. Padahal topik yang dibicarakan tidak perlu dipungkiri terkait banalitasnya. Di sini, saya dengan penuh percaya diri mengutip Pram dalam Rumah Kaca: “Betapa sederhana hidup ini sesungguhnya. Yang pelik cuma liku dan tafsirannya.” Tafsiran yang ditampilkan dalam sebuah Seminar Nasional akan terlihat lucu, jika hanya membuat pelik hal-hal yang sebenarnya biasa saja, dapat selesai dalam sebuah diskusi warung kopi biasa.
Moses Ompusunggu
BPPM MAHKAMAH Fakultas Hukum UGM
