Tindakan melebihi batas aparat penegak hukum selalu saja menjadi perbincangan hangat, salah satunya tindakan pembunuhan sewenang-wenang diluar proses hukum (extra judicial killing). Pada tahun 2020,
Category: Kilas
Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksin Dinilai Tidak Tepat, Pemerintah Diminta Perhatikan Prasyarat dalam Kewajiban Pengupayaan HAM
Dalam beberapa waktu terakhir, isu vaksin Covid-19 menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Terlebih dengan adanya pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Hiariej, yang
Indikasi Pelanggaran HAM Berat hingga Dugaan Pembunuhan yang Terencana dalam Insiden Tembak Mati DPO di Solok Selatan
Pembicaraan mengenai pelanggaran HAM selalu menarik untuk dibahas. Dalam sepekan terakhir, telah terjadi kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum Polisi terhadap tersangka/DPO kasus perjudian di
Indeks Persepsi Korupsi Menurun, Zainal Arifin Mochtar Ungkap Keberadaan Bom Waktu dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Memulai tahun 2021, Indonesia telah menerima laporan mengenai krisis korupsi yang terjadi melalui skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020 oleh Transparency International Indonesia atau
Polemik Kali Progo: Antara Pertambangan, Izin, dan Ancaman Bencana Bagi Warga Jomboran
BPPM Mahkamah – Sejumlah massa yang tergabung dalam Solidaritas Jomboran melaksanakan aksi diam di Tugu Yogyakarta pada Kamis sore (28/01). Aksi kamisan ini diselenggarakan dalam
Ancaman Demokrasi Semu: Mewabahnya Praktik Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia
Diskursus mengenai demokrasi di Indonesia memang tak pernah ada habisnya. Selalu muncul isu-isu yang mengusik kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Terlebih di era reformasi yang sarat
ALERTA! PRESS CONFERENCE UU CIPTA KERJA FH UGM
BPPM Mahkamah — Siang tadi (6/10), Fakultas Hukum UGM mengadakan Konferensi Pers Pernyataan Sikap terkait diteken-nya Undang-Undang Cipta Kerja. Pernyataan sikap tersebut berlangsung melalui siaran
Makna Politik Dibalik Pengesahan Revisi UU KPK
Dalam rangka memperingati genapnya satu tahun disahkannya revisi undang-undang KPK ke dalam lembaran negara Republik Indonesia, Mantan Ketua KPK periode 2010-2011, Muhammad Busyro Muqoddas dalam