Author: BPPM Mahkamah

BPPM Mahkamah, Yogyakarta — Jumat (7/11), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LSJ FH UGM) bersama Dewan Mahasiswa Justicia (DEMA Justicia) menyelenggarakan diskusi bertajuk Soeharto Bukan Pahlawan: Mematahkan Impunitas, Merawat Memori Kolektif, dan Melawan Kembalinya Militerisme di Indonesia. Diskusi yang diselenggarakan di Selasar Gedung B, Fakultas Hukum UGM itu menjadi bentuk penolakan sekaligus kecaman terhadap langkah pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Melanggengkan Impunitas Herlambang Perdana Wiratraman, dosen hukum tata negara UGM, membuka diskusi dengan menyoroti pengusulan gelar kepahlawanan Soeharto. Menurutnya, pengusulan gelar pahlawan tersebut memberikan kesan bahwa pemerintah tidak lagi mempertimbangkan pertanggungjawaban…

BPPM Mahkamah, Yogyakarta — Lonjakan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu gelombang desakan publik pada Jumat (17/10) di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Dimobilisasi oleh Kenduri Suara Ibu, aksi kali ini hadir sebagai tuntutan rutin warga, merespons kegagalan pemerintah dalam merancang MBG. Sebelumnya, Kenduri Suara Ibu Indonesia memang sudah dua kali menggelar aksi serupa selama dua pekan berturut-turut. Massa aksi mulai memenuhi area bundaran sejak pukul 15.30 WIB. Beberapa di antaranya membawa peralatan masak, seperti panci dan spatula, untuk dibunyikan sepanjang rangkaian aksi. Tepat setengah jam setelahnya, pada pukul 16.00 WIB, Kenduri Suara Ibu Indonesia dimulai secara serentak.…

BPPM Mahkamah menerbitkan tulisan Aliansi Mahasiswa UGM yang berisi rincian Aksi Desak Ova (21/5) dari Okupasi Balairung. Publikasi ini menjadi bentuk komitmen BPPM Mahkamah sebagai pers mahasiswa yang berpihak pada wacana kritis. Sekaligus, wujud solidaritas kepada Aliansi Mahasiswa UGM dan agenda anti-penindasan. Publikasi dilakukan atas komunikasi dua arah dengan Aliansi Mahasiswa UGM dan tidak akan ditarik sampai Rektorat Universitas Gadjah Mada menampilkan keberpihakannya kepada rakyat. Catatan kaki: Judul tulisan diambil dari judul naskah kontra-narasi Rektorat (re: per tulisan ini rilis, Rektorat bisa mencari ide judul lain yang lebih kreatif dan jujur).

Opini oleh Sonny Jikwa, anggota kolektif mogok kerja buruh Freeport Indonesia di Jakarta Sejak tahun 2018, sekelompok buruh dari Freeport Indonesia dipaksa menanggung penderitaan berkepanjangan. Mereka bukan hanya pekerja; mereka adalah simbol perjuangan kolektif untuk keadilan substansial di tengah penindasan yang terus berlanjut. Berawal dari keputusan sepihak Freeport Indonesia untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa dialog yang layak, kehidupan buruh di Papua berubah drastis. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta—tempat gedung-gedung tinggi dan kemewahan berpadu—buruh Freeport Indonesia terdampar. Dengan harapan yang kian pudar, mereka mendirikan tenda-tenda sederhana di depan kantor Freeport Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Ring 1 Istana Negara; menggelar aksi…

BPPM Mahkamah, Yogyakarta — “Fiksi sejarah kepentingannya bukan buat masa lalu. Jika itu [baru-red] diterbitkan sekarang, berarti ada yang tidak beres. Artinya, ada yang belum selesai, [ada yang-red] belum terungkap di masa lalu. Jika itu tidak diungkap, kehidupan kita sekarang berbeda,” ungkap Soe Tjen Marching (21/4) ketika menjawab pertanyaan mengapa buku fiksi sejarah, seperti Dari Dalam Kubur, baru ditulis di era sekarang. Alasannya cukup jelas: sejarah dengan sengaja meminggirkan peristiwa tertentu agar tidak diketahui orang banyak.  Tepat pukul 19.30 WIB puluhan orang memadati Warung Sastra Yogyakarta untuk menyaksikan Malam Buku #65 yang diadakan oleh Warung Sastra dan Marjin Kiri. Kegiatan…

BPPM Mahkamah, Yogyakarta — Suasana langit yang mendung tidak menjadi halangan bagi massa aksi untuk berkumpul di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Kamis (27/3) sore. Poster dan spanduk agitasi telah terbentang sejak 16.23 WIB dan, sekali lagi, masyarakat sipil gelar aksi penolakan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menurut keterangan salah satu koordinator aksi, aksi kali ini merupakan lanjutan dari aksi protes pengesahan RUU TNI seminggu sebelumnya, 20 Maret 2025, di depan kantor DPRD DIY. “Pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang merupakan ancaman serius bagi demokrasi negara dan masyarakat sipil,” ujar salah satu peserta aksi. Hal inilah yang menjadi urgensi pelaksanaan…

BPPM Mahkamah, Yogyakarta — Kamis (20/3) menjadi hari berkabung bagi masyarakat sipil setelah Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) resmi disahkan oleh DPR. Puluhan orang berpakaian serba hitam memantau siaran langsung Rapat Paripurna DPR RI dari Parkiran Abu Bakar Ali sambil menunggu aba-aba koordinator lapangan untuk melakukan longmars menuju Gedung DPRD DIY. Hari ini, massa akan melakukan aksi penolakan terhadap sahnya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dengan mengokupasi Gedung DPRD DIY. Massa aksi mulai bergerak di sepanjang Jalan Malioboro pada pukul 11.30 WIB sambil menyanyikan lagu “Buruh Tani” dan memekikkan “revolusi”. Setibanya massa di kompleks DPRD DIY, spanduk-spanduk…

BPPM Mahkamah, Yogyakarta – Halaman Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) didominasi busana berwarna gelap dari civitas academica berbagai fakultas pada Selasa (18/3). Di bawah terik matahari, massa berkumpul mengangkat poster bertuliskan kalimat-kalimat yang menggambarkan keresahan atas Rancangan Undang-Undang Tentara Negara Indonesia (RUU TNI). Aksi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh perwakilan Dewan Mahasiswa (DEMA) Justicia pada pukul 13.20 WIB. Lagu kebangsaan menggema, dinyanyikan lantang oleh mahasiswa, dosen, hingga anak-anak kecil yang turut hadir bersama ibu mereka. Begitu lagu usai, Herlambang Wiratraman, Dosen Hukum Tata Negara UGM, membacakan prolog yang menegaskan tujuan aksi tengah hari itu. Dalam prolognya, Herlambang…