Siang itu, Kamis (21/4) meskipun Kota Yogyakarta dan sekitarnya diguyur hujan, hal ini tidak menyurutkan semangat massa untuk turun berdemonstrasi. Satu per satu massa mulai berkumpul di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan-tuntutan mereka. Tujuan mereka adalah tugu Yogyakarta yang akan menjadi panggung orasi. Sekitar pukul 14.30 massa mulai berarak menuju Tugu Yogyakarta dengan menyanyi dan meneriakkan tuntutan mereka.
Bundaran Tugu Yogyakarta menjadi titik kumpul dan orasi massa. Sekitar ratusan hingga ribuan massa memadati sekeliling tugu. Pakaian hitam yang mereka kenakan tampak kontras dengan spanduk putih berisi tuntutan-tuntutan mereka. Terlihat banyak polisi berjaga-jaga di sekitar Tugu Yogyakarta.
Aksi ini digerakkan oleh Aliansi Rakyat Bergerak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Yogyakarta. Berbagai elemen masyarakat mulai dari unsur gerakan mahasiswa hingga berbagai komunitas sosial turut membanjiri lokasi. Tema besar yang disuarakan adalah Rakyat Menggugat: Lawan Oligarki, Bangun Demokrasi yang Berkeadilan. Tak hanya aksi secara langsung di lapangan, hal serupa juga dilakukan melalui dunia maya. Tagar-tagar seperti #MosiTidakPercaya, #BangunDewanRakyat, #RakyatMenggugat juga turut dinaikkan ke berbagai media sosial yang ada setelah berbuka puasa.
Aliansi Rakyat Bergerak membawa 14 poin tuntutan kepada pemerintah dalam rilis medianya. Poin-poin tersebut, yaitu:
- Gagalkan kenaikan tarif PPN
- Gagalkan kenaikan harga minyak goreng
- Gagalkan kenaikan harga BBM
- Gagalkan rencana kenaikan harga dasar listrik
- Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)
- Gagalkan omnibus law beserta peraturan turunannya
- Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merampas tanah rakyat
- Berikan Hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua
- Gagalkan pemindahan ibu kota negara
- Gagalkan UU Minerba
- Hentikan pertambangan yang merusak lingkungan
- Lawan komersialisasi pendidikan melalui RUU Sisdiknas
- Tuntaskan kasus kekerasan seksual
- Lawan perampasan tanah rakyat
Dari ke-14 poin tersebut, terdapat poin-poin tuntutan utama yang merupakan reaksi terhadap beberapa kebijakan kontroversial pemerintah baru-baru ini. Beberapa kebijakan tersebut, yaitu kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen, kenaikan harga serta kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan rencana kenaikan harga dasar listrik.
Hal tersebut dibenarkan oleh Khalid, salah satu massa dari BEM KM UGM. “(Poin) Kritisnya, sekarang adalah terkait kenaikan (harga) komoditas pokok, kemudian BBM. Itu yang kita jadikan tajuk utama sebenarnya. Pintu utama sebagai desakan awal (kepada) pemerintah, tetapi tanpa melupakan untuk menyelesaikan juga persoalan-persoalan lainnya,” ujar Khalid.
Salah seorang orator mengatakan bahwa kenaikan PPN dan harga BBM membuat perekonomian masyarakat semakin terhimpit. Dengan naiknya pajak harga kebutuhan pokok seperti BBM akan secara otomatis mendongkrak harga komoditas lainnya. Akibatnya, beban rakyat, terutama rakyat kecil menjadi semakin berat.
Selain itu, massa juga turut mengkritisi hal-hal lain, seperti konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, korupsi, pembangunan ibu kota negara baru, rencana penundaan pemilu, hingga isu kekerasan seksual dan perlindungan terhadap perempuan. Massa juga menyangsikan berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap baik seperti pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai kesadaran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya.
“Kita tidak boleh tidur terlelap dengan disahkannya UU TPKS oleh pemerintah. Kita harus tahu, itu bukan hasil perjuangan kaum borjuis, oligarki, atau elitis. Tetapi, itu adalah hasil perjuangan kita semua yang berjuang,” teriak salah satu orator di atas sebuah mobil pick up yang dirancang sebagai panggung orasi.
Keberadaan oligarki dalam tubuh pemerintahan yang semakin menggerogoti negeri ini juga tak luput dari hal yang disorot dalam orasi. Kelangkaan minyak goreng, serta pelaksanaan berbagai Proyek strategis nasional (PSN) di tengah situasi ekonomi yang masih belum pulih dari pandemi Covid 19 ditengarai oleh massa merupakan sebuah ulah kongkalikong antara pemerintah dengan pengusaha.
Selama aksi berlangsung, selain berorasi massa juga meluapkan kekecewaan mereka dengan menyanyikan lagu perjuangan serta yel-yel sindiran terhadap pemerintah dan aparat kepolisian.
Aksi berlangsung tanpa ada kekerasan atau bentrokan yang terjadi. Hanya jalanan yang menjadi macet dan diselingi bunyi klakson dari pengendara yang kesal karena perjalanannya sedikit terganggu. Setelah orasi selesai, aksi kemudian ditutup dengan buka puasa bersama seiring dengan berkumandangnya adzan maghrib.
Penulis: Alvin Danu P.
Penyunting: Athena Huberta
Foto: Alvin Danu P.
