web analytics
Kelompok Buruh dan Mahasiswa Lakukan Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM di Yogyakarta

Kelompok Buruh dan Mahasiswa Lakukan Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM di Yogyakarta

Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu (3/9). Melansir Merdeka.com, keputusan tersebut diakui Jokowi sebagai pilihan terakhir pemerintah. Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, sehingga harga BBM bersubsidi akan mengalami penyesuaian. Usai kebijakan tersebut diumumkan, respon penolakan muncul dari bermacam elemen masyarakat yang ditandai dengan banyaknya unjuk rasa di berbagai daerah. 

Rabu (7/9), Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) bersama sejumlah serikat buruh dan pekerja Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM.  

Irwan, salah satu anggota serikat buruh yang turut serta dalam aksi hari itu bercerita, “Petani itu kesehariannya sama. Pendapatan yang mereka terima sama. Tapi ongkos tenaga dan pengeluarannya akan bertambah ketika harga BBM naik. Begitu juga kami (buruh). Buruh sendiri dari Upah Minimum Regional (UMR)-nya nggak ada kenaikan. Dengan harga BBM naik ini, justru kebutuhan kita sehari-hari ikut naik.” 

Dampak kenaikan harga BBM juga dirasakan Sarino, pekerja salah satu pabrik Perseroan Terbatas di Yogyakarta. 

“Kalau kita naik motor berangkat kerja, biasanya isi bensin untuk tiga hari, 20 ribu itu sudah full. Kalo sekarang, isi 25 ribu untuk dua hari itu pasti belum full. Apalagi kebutuhan lainnya di rumah. Dari telur, daging, harganya akan naik. Jadi memang terdampak sekali,” ujar Sarino.

Selain itu, kebijakan kenaikan harga BBM juga dinilai berpotensi menyebabkan pengurangan jumlah karyawan di beberapa perusahaan. 

“Contohnya ada teman dari perusahaan tekstil. Karena nilai yg dibutuhkan untuk produksi itu membutuhkan banyak, itu ada pengurangan karyawan. Perusahaan mengikuti dengan alasan itu,” papar Irwan menyambung.

Sejak pagi, puluhan jumlah anggota serikat buruh itu berkumpul di Tugu Yogyakarta. Massa kemudian bersama-sama melakukan konvoi menuju kantor PT Pertamina Yogyakarta untuk melayangkan protes atas naiknya harga BBM. 

Di depan kantor Pertamina, massa membentangkan spanduk. “Tolak kenaikan BBM, Revisi UMK DIY 2022,” tertulis dalam spanduk itu. Massa lanjut melakukan aksi teatrikal memperlihatkan jerigen-jerigen kosong dan menempelkan kertas “DISEGEL” di pagar kantor Pertamina. 

Dalam orasinya, perwakilan serikat buruh menyampaikan kekecewaannya pada Pertamina. Pertamina yang diberikan kewenangan oleh negara sebagai satu-satunya badan usaha yang mengelola pengusahaan minyak bumi dan gas alam (migas), dianggap tidak mampu menyediakan minyak untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga negara terpaksa melakukan impor minyak. 

 

Lanjut Audiensi ke DPRD DIY

Setelah ditutup dengan lantunan lagu Indonesia Raya, kelompok serikat buruh dan pekerja kemudian lanjut konvoi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) untuk melakukan audiensi.

Massa mendatangi gedung DPRD DIY pada pukul 12.00 waktu setempat. Setelah melakukan orasi di luar gedung, massa diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. Pada kesempatan tersebut, masing-masing serikat buruh mengutarakan keresahannya. Tuntutan serikat buruh DIY dalam aksi tersebut antara lain:

  1. Turunkan harga BBM;
  2. Hentikan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat;
  3. Cabut revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Perbanyak perumahan buruh yang terjangkau;
  5. Relokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana istimewa, dan dana pokir untuk jaring pengaman sosial;
  6. Naikkan Upah Minimum Kota (UMK) DIY;
  7. Hentikan sistem kerja outsourcing.

“Kami minta jawaban konkrit dari para wakil rakyat Jogja atas permasalahan ini. Kalau tidak ada tanggapan sekarang juga, gedung ini akan dikepung ratusan mahasiswa yang menyusul sebentar lagi,” tegas perwakilan serikat buruh yang hadir saat itu. 

Menanggapi permintaan massa, pihak DPRD DIY berkomitmen untuk meneruskan poin-poin tuntutan tersebut untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui surat resmi yang dikirimkan hari itu juga.

“Ini langsung saya buatkan surat ber-kop DPRD DIY. Tuntutannya akan langsung dikirimkan ke DPR RI,” kata Huda Tri meyakinkan massa. 

 

Unjuk rasa oleh mahasiswa berakhir rusuh, pagar DPRD DIY dirusak massa

Sekitar pukul 15.30 waktu setempat, Gedung DPRD DIY kembali dikepung ratusan massa yang menolak kenaikan harga BBM. Kali ini, massa terdiri dari unsur mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta. Massa yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang tersebut tertahan di luar pagar DPRD DIY sehingga menyebabkan aktivitas di Jalan Malioboro tersendat sebelum akhirnya ditutup.

Dalam aksi tersebut, tukang becak motor Malioboro mengujarkan dukungannya atas seluruh aksi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan mahasiswa.

“Kami narik becak motor keuntungan lima ribu, beli bensin 30 ribu. Kami menolak kenaikan harga BBM ini dan mendukung penuh aksi-aksi mahasiswa,” ujar salah seorang tukang becak motor dari panggung orasi.

Karena pagar terus ditutup oleh pihak keamanan DPRD DIY, orasi-orasi dari mahasiswa hanya dilakukan di luar lingkungan gedung DPRD DIY. Tidak nampak ada perwakilan DPRD DIY yang menyaksikan langsung orasi tersebut.

Sayangnya, aksi yang mulanya berjalan damai berakhir dengan rusuh. Tak mendapat sinyal penerimaan yang baik dari pihak DPRD DIY, massa kemudian mendesak masuk dengan merobohkan pagar kantor DPRD DIY. Petugas keamanan yang kalah jumlah memilih mundur dan membiarkan pagar dirusak oleh massa yang sedang meluapkan emosinya. 

 

Akan tetap ada gerakan penolakan

Dalam forum audiensi di DPRD DIY, perwakilan MPBI menyampaikan, gelombang aksi penolakan kenaikan harga BBM dari kelompok serikat pekerja dan buruh akan terus ada hingga Pemerintah mendengar dan melaksanakan tuntutan mereka.

“Kemarin aksi kami (buruh) tolak aturan Jaminan Hari Tua (JHT) itu akhirnya didengar Pemerintah dan dikabulkan. Kali ini, kami akan tetap melakukan gerakan seperti ini hingga dikabulkan lagi,” ujarnya.

Irwan pun menyampaikan hal yang sama. “

Seyogyanya kita bukan diam. Kami tetap akan ada gerakan penolakan seperti ini. Sampai Pemerintah ini tahu kalau kami benar-benar terdampak,” tegasnya. 

 

Reporter : Amel, Aliya, Hanif, Bepa

Penulis : Syahrico

Penyunting : Erika

Leave a Reply

Your email address will not be published.