Pada Senin, (22/05) berlokasi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), telah dilangsungkan Hearing Dekanat yang digagas oleh Dema Justicia, yang merupakan Badan Eksekutif Mahasiswa FH UGM. Pada agenda Hearing Dekanat tersebut, para mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan mereka terhadap jajaran dekanat FH UGM terkait persoalan – persoalan yang terjadi di lingkungan FH UGM. Dimoderatori oleh Al-syifa Rachman dan turut hadir perwakilan dekanat yakni Heribertus Jaka Triyana, lalu Mailinda Eka Yuniza serta Adrianto Dwi Nugroho.
Kepala Departemen Advokasi Dema Justicia, Aulianisa Azza menegaskan bahwa, Hearing Dekanat merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa dan lembaga di lingkungan FH UGM untuk bersuara dengan harapan masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan. “Hearing Dekanat bukan milik DEMA sendiri melainkan bentuk kolaborasi, dengan diadakannya Hearing Dekanat ini, masalah-masalah yang selama ini mengganggu dapat segera terselesaikan dan teman-teman mahasiswa bisa menjalankan perkuliahan dengan lebih nyaman,” terang Aulianisa.
Hearing Dekanat dilakukan karena adanya tuntutan-tuntutan mahasiswa atas beberapa isu yang berkaitan dengan fakultas. Isu ataupun permasalahan yang diangkat dalam kegiatan tersebut berangkat dari keresahan mahasiswa FH UGM dalam menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh fakultas. Adapun, Isu-isu yang menjadi bahasan utama dalam kegiatan tersebut, yaitu:
- Lahan Kantong Parkir Lahan kantong parkir yang disediakan di lingkungan wilayah FH UGM sangat terbatas, tidak proporsional dengan jumlah mahasiswa FH UGM yang cukup banyak. Akibatnya, banyak mahasiswa yang kerap kali tidak mendapat tempat parkir di lingkungan FH UGM.
- Ruang Komunal Mahasiswa FH UGM dinilai kurang mengakomodir kebutuhan mahasiswa akan ruang komunal yang dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan serangkaian kegiatan seperti diskusi publik, mengerjakan tugas, dan belajar.
- Ruang Kesekretariatan Lembaga Mahasiswa Ruang-ruang kesekretariatan yang berada di FH UGM masih jauh dari kata layak untuk bisa menjadi wadah yang menunjang berbagai kegiatan Lembaga Otonom (LO), Lembaga Semi Otonom (LSO), dan Komunitas yang ada. Selain kurang layak, jumlah ruang-ruang kesekretariatan ini juga terbatas sehingga tidak tersedia untuk seluruh LO/LSO/Komunitas.
- Alur Birokrasi Administrasi yang Kurang Efisien dan Belum Optimal Alur birokrasi administrasi mulai dari persuratan hingga pengajuan dana dinilai belum efektif. Begitu pula dengan penerapan sistem Eviden yang sebetulnya dirancang untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengakses alur administrasi.
Disamping isu-isu di atas, terdapat isu-isu lain juga turut dibahas. Diantaranya yakni, permasalahan mengenai pemberian izin magang bagi mahasiswa reguler yang baru bisa didapatkan di semester 5, yang dinilai mempersulit mahasiswa. Serta, tuntutan mahasiswa lainnya terkait penyebarluasan informasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan pemberian efisiensi waktu pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
Setelah penyampaian isu atau permasalahan, agenda kemudian diikuti dengan proses diskusi antara mahasiswa dan pihak dekanat untuk menjawab keluh kesah mahasiswa. Hearing Dekanat kemudian ditutup dengan pembacaan nota kesepakatan antara pihak mahasiswa dan dekanat atas isu-isu yang telah disampaikan dan didiskusikan bersama.
Adapun, status quo pasca penandatangan nota kesepakatan per hari Rabu (23/05), diantaranya yakni:
- Perencanaan pengadaan ruang komunal mahasiswa berbasis co-working space di basement gedung B FH UGM sudah dimulai.
- Wakil Dekan 2 FH UGM telah memulai kembali memberikan approval terhadap pengajuan dana, teman-teman dapat mengeceknya pada link pantau.
- Bagi mahasiswa di bawah semester 5 dan/atau telah menyelesaikan 100 sks dapat mengajukan surat rekomendasi magang. Dengan syarat instansi yang dituju adalah non-hukum dan menyertakan alasan peningkatan softskill pada pengajuan surat rekomendasi.
Penulis: Haura Atthaya
Penyunting: Yogi
Reporter: Haura Atthaya, Bepa, Bianca, dan Jojo
