Dalam rangka memperingati genapnya satu tahun disahkannya revisi undang-undang KPK ke dalam lembaran negara Republik Indonesia, Mantan Ketua KPK periode 2010-2011, Muhammad Busyro Muqoddas dalam
Category: Kabar
“Demokrasi”, PPSMB Fakultas Hukum Virtual Pertama dalam Sejarah
BPPM Mahkamah – Untuk pertama kali dalam sejarah, Fakultas Hukum menyelenggarakan Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru (PPSMB) secara daring. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan,
Imelda Riris: Kompleksitas Penyelesaian Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, Mulai Ketimpangan Relasi Gender Hingga Nir-Regulasi Perusahaan
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk melindungi korban kekerasan seksual menjadi agenda penting yang harus segera direalisasikan. Tidak adanya perangkat hukum nasional
Peneliti LAPAN: Sudah Saatnya Indonesia Memiliki Regulasi Keantariksaan yang Detail
BPPM Mahkamah — Sabtu lalu (18/07) Runggu Prilia Ardes, salah satu peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN),
Kepentingan Ekonomi Politik dan Isu Lingkungan Hidup di Balik Pembangunan Jalan Tol di Indonesia
BPPM Mahkamah — Rabu siang (15/07), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyelenggarakan Diskusi Online Kotagede dengan tajuk “Kepentingan Ekonomi Politik di Balik Pembangunan Jalan Tol
PELUANG ATAU TANTANGAN – MENERKA MASA DEPAN HUKUM DALAM KEMAJUAN TEKNOLOGI
BPPM Mahkamah — Pada 15 Juli 2020, Heylaw.id, salah satu platform legal service di Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar
Menilik Makna Falsafah Negara dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila
BPPM Mahkamah — Munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menimbulkan berbagai macam polemik di masyarakat. Timbul sejumlah kritik dari beberapa golongan yang memperdebatkan
RUU Cipta Kerja: State Capture dan Sentralisasi Kekuasaan
BPPM Mahkamah — Senin siang (13/07), Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM menggelar serial diskusi anti korupsi (diksi) daring ke-6 dengan tajuk “RUU Cipta Kerja: